Bangladesh Perketat Regulasi Perjudian untuk Cegah Pelanggaran

Sejak 1 Juli, pemerintah Bangladesh memperkenalkan kebijakan hukum baru untuk menanggulangi aktivitas perjudian yang dikhawatirkan semakin marak. Regulasi ini, yang baru saja disahkan oleh parlemen, ditujukan untuk semua jenis kegiatan perjudian, termasuk yang berbasis online maupun tradisional. Kebijakan baru ini menggantikan Undang-Undang Perjudian Umum tahun 1867 yang dianggap sudah usang.

Pertumbuhan Perjudian Online

Usulan untuk pembentukan undang-undang baru ini digagas oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, setelah mendapatkan masukan dari komite penasihat hukum. Meski muncul kekhawatiran mengenai kebebasan individu, sebagian besar anggota parlemen menyetujui bahwa langkah tegas ini diperlukan untuk menekan fenomena perjudian digital.

Perdebatan Publik

Akhter Hossen dari partai Warga Negara Nasional memberikan dukungannya, namun menyoroti kemungkinan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penggeledahan tanpa persetujuan pengadilan. Sementara itu, Nazibur Rahman dari Jamaat memperingatkan risiko benturan dengan hukum pidana yang tengah berlaku.

Tanggapan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa menunda proses penggeledahan untuk menunggu izin pengadilan dapat mengancam kelancaran penyelidikan. Dia menegaskan bahwa kewenangan yang ada sudah dikendalikan dalam peraturan lain.

Dukungan dari Kelompok Oposisi

Pemimpin oposisi, Nahid Islam, setuju dengan penerapan undang-undang ini meskipun beberapa saran revisinya belum diakomodasi. Dia menggarisbawahi pentingnya memastikan regulasi ini tidak disalahgunakan dan menjaga hak asasi manusia tetap dihormati.

Hukuman dan Denda

Aturan tersebut menetapkan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda sebesar Tk 200.000 untuk perjudian biasa. Untuk pelanggaran dalam perjudian jarak jauh, hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara dan denda Tk 1 crore, sedangkan taruhan online dapat dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda Tk 5 crore.

Tantangan Teknologi dan Dampak Ekonomi

Salahuddin Ahmed memperingatkan tentang ancaman platform taruhan digital, VPN, dan layanan finansial ilegal terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Teknologi ini kerap digunakan untuk aktivitas pencucian uang dan penipuan.

Kategorisasi Aktivitas Perjudian

Regulasi baru ini mengidentifikasi 24 kategori aktivitas perjudian, termasuk yang melibatkan teknologi mutakhir, guna menutup celah hukum dan memperkuat penegakan undang-undang. Bangladesh berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif perjudian dengan menggunakan teknologi canggih sambil tetap menegakkan hukum yang menghormati hak asasi manusia.